nusakini.com--Kementerian Agama termasuk satu dari lima Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan pagu indikatif anggaran terbesar tahun 2018. Hal ini terungkap dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2018 antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI. 

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Anggaran Askolani didampingi perwakilan Kementerian dan Lembaga memaparkan pagu indikatif K/L. Menurut Askolani, pada pembicaraan awal RAPBN Tahun 2018, ada 5 K/L yang mendapatkan anggaran besar, yaitu: 

1. Kementerian Pertahanan dengan (Rp106.910.600.000.000,00)  

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp106.029.600.000.000,00)

3. Kepolisian Republik Indonesia (Rp76.452.700.000.000,00)

4. Kementerian Agama (Rp63.743.600.000.000,00), dan

5. Kementerian Kesehatan (Rp60.054.300.000.000,00).

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret
• 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI

"Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran pembangunan, dan antisipasi risiko," kata Askolani di Jakarta, Kamis (15/06). 

Askolani menambahkan, arah dan kebijakan belanja K/L tahun 2018 tetap diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan menjaga efisiensi. Ada enam kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu: 

Pertama, kebijakkan belanja pegawai diarahkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan tetap memperhitungkan pemberian gaji ke 13. 

Kedua, melanjutkan efisiensi belanja barang, kebijakkan dievaluasi berdasarkan realisasi belanja barangTA 2016, penghematan belanja barang non operasional , dan penajaman belanja barang yang diserahkan kemasyarakat atau Pemda. 

Ketiga, peningkatan kualitas belanja modal untuk menstimulasi perekonomian dan efisiensi belanja pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin serta kendaraan bermotor. 

Keempat, sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran bantuan sosial dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. 

Kelima, refocusing anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan, kesehatan, dan inrastruktur. 

Dan keenam, sinergi pembangunan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (p/ab)